Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan mengunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), dan mengkategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-middle income, bisa menjadi bahan evaluasi bagi BPS. 

“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” katanya dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (05/05/2025).

Ia menyatakan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai lembaga riset termasuk dari Bank Dunia. “Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.

Meskipun demikian Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau, dengan karakteristik yang berbeda tiap wilayah dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. “Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya.

Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks, akan tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. “Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meninimalisir ketimpangan,” ujarnya. (gal/rdn)